Details

Pedoman Pemberian Hibah APBD

3.5 (6)

Books & Reference | 10.8MB

Description

6 ketentuan pihak –pihak yang dapat menerima Hibah yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.
Pertama bahwa Hibah kepada pemerintah pusat, yaitu diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
Kedua, Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.
Ketiga, Hibah kepada BUMN diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Keempat, Hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat.
Kelima, Hibah kepada badan dan lembaga, yaitu badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota; badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Keenam, Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6 provisions of parties that can receive Grants explained in Permendagri Number 13 of 2018.
First, the Grant to the central government, which is given to the work unit of the ministry / non-ministerial government institution whose working area is in the area concerned.
Second, Grants to other Regional Governments, which are given to new autonomous regions resulting from regional expansion as mandated by legislation.
Third, grants to SOEs are given in order to improve services to the community.
Fourth, grants to BUMD are given in order to forward the Grants received by the regional government from the Central Government.
Fifth, grants to agencies and institutions, namely non-profit, voluntary and social bodies and institutions formed based on legislation; non-profit, voluntary and social agencies and institutions that have registered certificates issued by the Minister, governor or regent / mayor; non-profit organizations and voluntary social communities in the form of community groups / customary law community units as long as they are alive and in accordance with community development, and their existence is recognized by the central government and / or Regional Government through endorsement or determination from the head of a vertical agency or head of the work unit related regions in accordance with their authority; and Cooperatives established based on the provisions of legislation and meet the criteria set by the regional government.
Sixth, grants to community organizations incorporated in Indonesia are given to community organizations incorporated as foundations or community organizations with association legal entities, which have been legalized by legal entities from ministries in charge of legal and human rights affairs in accordance with statutory provisions .

Information

Update:

Version: 1.0

Requires: Android4.1 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like